Pembangunan Waterfront City Dituding Mangkrak, BPMB Minta Evaluasi Pj Bupati Busel

0
670

BUTONNEWS.COM: BATAUGA— Barisan Pemuda Mahasiswa Buton Selatan menggelar kembali  aksi demontrasi di depan kantor Bupati dan DPRD Buton Selatan. Ini buntut dari pembangunan waterfront city di Bandar Batauga dengan anggaran Rp 5 Miliar tahun 2022 diduga mangkrak.

Masa aksi kecewa kepada pada  pemerintah daerah  yang seakan-akan  kurang serius dalam menanggapi hal tersebut. Padahal pembangunan yang baru berjalan satu tahun lebih dinilai terjadi kerusakan kontruksi yang parah.

Ketua BPMB Diwan Lex mendesak kepada Pj Gubernur Sultra untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Pj gubernur, PJ bupati. Untuk melakukan mengevaluasi kepada Pj Bupati Buton selatan.

Ia menilai karena sikap kepemimpinan Pj Buton Selatan, beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati Buton Selatan. Namun tak ada respon. Padahal ada penggunaan uang negara yang digunakan dipembangunan tersebut.

Padahal hadir seorang pemimpin kelapa daerah atau PJ bupati adalah bagaimana menyelesaikan persoalan daerah  selaras dengan amanat undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ” imbuhnya.

Lanjut dia, pembangunan waterfont city yang mangkrak menghabiskan anggaran miliaran rupiah seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Kontruksi material pembangunannya tampak kasat mata rusak. Tergerus ombak.

Kata Diwan, namum ironisnya pemerintah daerah Pj Buton Selatan mengucurkan kembali anggaran pembangunan lanjutan Waterfront City Melalui Perkada tahun 2023 dengan nilai anggaran Rp 1 miliar .

Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah memikirkan kembali kerusakan kontruksi untuk  membenahi pembangunannya agar tidak terjadi mangkrak pada pembangunan tersebut.

Bukan kemudian melanjutkannya dengan cara menimbun kembali pesisir pantai, sehingga apa yang terjadi, hanya kerugian pada masyarakat  petani rumput laut akibat dari penimbunan tersebut. Sehingga sebagian masyarakat setempat bekerja sebagai budidaya rumput laut kehilangan pekerjaan dan mengalami kerugian. Seharusnya pemerintah daerah berfikir secara konstruktif untuk memikirkan nasib petani rumput laut, ” ujarnya lagi.

Ia menduga bahwa kebijakan pembangunan ini,  seakan-akan dipaksakan. Karena memang ada terdapat beberapa bangunan villa di lokasi milik oknum tertentu.

Dia meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk melakukan fungsinya terhadap pembangunan tersebut.

Senada dengan itu, Korlap La Ode Ardian., mengungkapkan keprihatinannya kepada 20 anggota Dewan Buton Selatan yang  menjadi representasi masyarakat atau perwakilan rakyat Buton selatan.

Mereka juga menyayangkan hanya terdapat satu anggota dewan saja yang menerima massa. Namun anggota dewan  yang lain berada di luar daerah melakukan perjalan dinas.

Pada saat tanggal 20 september 2023 lalu,  telah  Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) yang dilaksanakan di kantor DPRD Busel. Melahirkan beberapa kesimpulan diantaranya pemerintah daerah atau Pj Bupati Buton Selatan bersama DPRD meninjau lokasi mangkraknya pembangunan Waterfront city. Menemui masyarakat petani rumput laut yang terkena dampak akibat penimbunan pembangunan Water front City. Namun hal tersebut tidak dilakukan dengan baik.

“Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang melekat pada DPRD harus dilaksanakan dengan baik dan benar, untuk bagaimana menyelesaikan persoalan daerah, ” tegasnya.

“Anggota DPRD Buton Selatan ketika mereka di lantik menjadi anggota DPRD Busel melakukan sumpah untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi,” tambah La Ode Ardian.(rds)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini