BUTONNEWS.COM: BATAUGA–Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 terindikasi ada kecurangan.
Ditengah pemerintah pusat mengembar-gemborkan rekrutmen ASN dengan prinsip berbasis kompetensi, transparan. Namun hal ini tak maksimal berlaku di Busel. Isu dugaan gratifikasi, kecurangan pada proses seleksi berkas masih santer terdengar.
Hal ini seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Busel, Aliadi kepada media ini, kemarin. Kata dia, pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk dilakukan rapat hearing di DPRD Busel dalam waktu dekat ini. Untuk mengklarifikasi hal itu.
“Kami akan panggil pihak terkait untuk kita hearing. Karena ada informasi dari warga terkait rekrutmen PPPK ini di Busel. Ada indikasi suap, kecurangan lainya. Supaya ini jelas tidak ada fitnah maka kami harus hearing, ” ujar politisi Hanura ini.
Ia menegaskan persoalan tersebut DPRD Busel juga akan merekomendasikan ke penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) untuk melakukan pengawasan rekrutmen PPPK. Sebab dugaan tersebut bukan hanya kali ini terjadi namun rekrutmen PPPK sebelumnya juga.
“Secara kelembagaan DPRD Busel akan merekomendasikan persoalan ini ke kejaksaan atau ke kepolisian untuk melakukan pengawasan rekrutmen PPPK, ” tambahnya.
Menurutnya, agar dugaan tersebut tidak menyebar liar. DPRD akan segera memanggil pihak yang disebut-sebut terkait. Dalam waktu dekat DPRD Busel akan mengagendakan rapat bersama pemerintah daerah.
“Karena ada fakta di Kecamatan Batuatas tidak pernah magang, orang yang bersangkutan itu kerja di Weda, selama ini. Anehnya bisa lolos berkas dan ikut seleksi, ” ujarnya.
Ia mengaku, tidak menutup kemungkinan kepala sekolah, guru ataupun teman-teman guru honorer di sekolah akan ikut dipanggil. Untuk memastikan apakah benar-benar yang bersangkutan pernah atau ikut magang di sekolah tersebut. Atau pernah ada di sekolah itu.
Ia memprediksi indikasi seperti itu banyak terjadi bukan hanya seorang. Diduga mulai dari penerbitan SK siluman hingga persoalan suap menyuap. DPRD Busel juga akan berencana membuka posko aduan masyarakat terkait rekrutmen PPPK di Busel.
“Kami persilahkan kepada warga atau siapapun yang merasa tau, mengetahui ada indikasi segera melaporkan diri. Bahkan ada yang aneh selama ini magang di dinas lain tapi juga ada juga namanya di pengumuman lolos berkas seleksi PPPK, ” imbaunya.
Aliadi menambahkan DPRD Busel menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada tugas lembaga wakil rakyat tersebut. Sehingga hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan rekrutmen PPPK.(adm)