BUTONEWS.COM: BATAUGA–Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Buton Selatan bersama pemerintah daerah pembahasan terkait polemik dugaan kecurangan penerimaan PPPK tahun 2023 molor.
Sesuai jadwal dalam undangan seyogyanya rapat dijadwalkan Jumat 29 Desember 2023 pukul 08.30 Wita. Namun hingga berita ini dirilis belum juga digelar.
Pantauan media ini dalam ruangan rapat baru sejumlah anggota DPRD Busel yang hadir diruang rapat kantor DPRD. Diantaranya Wakil Ketua Pomili Woman, Wakil Ketua Aliadi. Sejumlah anggota yang tampak hadir Alami, Wa Kodu, Lismayarti, Karlina Sukarman, La Saali.
Sementara itu undangan pihak terkait Pemkab Busel tak ada konfirmasi terkait kehadiranya. Diantaranya Ketua Panselda Pj Sekda Busel, Kadis Pendidikan, Kepala BKPSDM belum hadir di DPRD Busel.
Sedangkan para peserta PPPK Kabupaten Busel 2023 yang merasa dicurangi sudah hadir sebelum agenda rapat. Tampak juga dari luar rapat keluarga honorer yang menanti kepastian nasibnya.
Sebelumnya, salah seorang orator La Ode Ali Yopu menegaskan, guru honorer ini menolak hasil tes PPPK, karena dinilai bertentangan dan tidak mematuhi aturan Permenpan, hasil nilai sertifikasi CAT BKN dikurangi. Mereka tak terima dengan hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang diduga tak transparan.
Dikatakan, guru honorer yang merasa dicurangi menuntut Panselda (Pemda) untuk membatalkan pengumuman PPPK. Karena ada indikasi menabrak aturan, tak transparan dan ada indikasi gratifikasi.
Meminta batalkan proses penilaian Panselda karena dianggap sebagai ladang nepotisme dan merusak nama baik daerah.
Alasannya, ratusan peserta PPPK Guru yang diduga digagalkan ini tak terima dengan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang diduga tidak transparan.
Sebab, penguji yang melakukan penilaian boleh jadi tidak kenal dengan peserta. “Penilaian teknis itu bagaimana dilakukan, bertemu saja tidak pernah,” imbuh La Armianto salah seorang honorer ditemui di kantor DPRD Busel.
Dia juga mengherankan ada peserta yang nilainya anjlok atau di bawah rata-rata. Namun setelah dilakukan penilaian SKTT, tiba-tiba nilai peserta yang anjlok tersebut menjadi terdongkrak.
Sejumlah peserta kesal dengan molornya RDP tersebut. Hingga pukul 11.20 Panselda yang dikomandoi Sekda Busel Ir La Ode Mpute tak kunjung hadir. Tampak pula sejumlah aparat keamanan anggota kepolisian dan pol PP Busel. Hingga berita ini dirilis rapat belum dimulai.
DPRD Busel merekomendasikan seleksi PPPK Busel tahun 2023 untuk penyelesaian pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk sementara dihentikan rapat selanjutnya akan dilaksanakan Jumat 29 Desember 2023.(red)