Diduga tak Transparan, DPRD Busel Rekomendasikan Polemik PPPK Guru Ditinjau Ulang BKN

0
1330
RDP DPRD bersama Panselda dan tenaga honorer guru yang merasa dirugikan. FOTO BUTONNEWS

BUTONNEWS. COM: BATAUGA–Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Buton Selatan bersama Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terkait polemik penilaian seleksi CASN PPPK tenaga guru 2023 berlangsung alot di ruang rapat, Jumat (29/12/2023).

Ini buntut dari penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilaksanakan Panselda Busel dinilai tak transparan. Pro kontra 10 indikator penilaian SKTT menjadi pemicu gejolak protes pelamar PPPK guru yang dinilai tak rasional cenderung subjektif.

Permendikbudristek Nomor 298 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan bagi PPPK Guru Tahun 2023 menyebutkan ada 10 soal pokok substansi pengamatan yang harus dinilai penguji dengan ketentuan nilai minimal satu dan maksimal sembilan.

Dalam penilaian SKTT ada 10 kriteria yang dinilai menjadi kewenangan Panselda (BKPSDM dan Dinas Pendidikan) yakni, kematangan moral dan spritual, kematangan emosional. Keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosia keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan serta kerjasama dan kolaborasi.

Rapat ini sempat molor, Ketua Panselda Pj Sekda masih menerima tim Kemendagri evaluasi kinerja Pemda Busel. Rapat dimulai sekitar pukul 13.00 Wita usai sholat Jumat.

Terkait sejumlah tuntutan honorer PPPK guru 2023 yang merasa dirugikan Panselda punya jawaban.

Pj Sekda Busel yang juga Ketua Panselda Ir La Ode Mpute menyatakan, seleksi CASN PPPK guru tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan. Pihaknya juga meyakini keputusan yang sudah diumumkan tersebut sudah mutlak. Pihaknya juga bertanggung jawab atas keputusannya tersebut.

Senada Kepala BKPSDM Busel Firman Hamzah. Dalam forum itu ia juga memaparkan dasar hukum peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri. Kata dia, mekanisme seleksi CASN PPPK tenaga guru Busel 2023 sudah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BPSDM Busel Firman Hamzah, membantah melakukan manipulasi dalam pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023.
Perubahan nilai hasil ujian guru honorer di pengumuman PPPK ini berkaitan dengan adanya Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilakukan Kemendikbudristek.

Menurutnya, Panselda melaksanakan tugasnya sudah sesuai aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Mengenai isu tidak benar tidak ada kecurangan. Pelaksanaan seleksi PPPK guru sudah berjalan sebagaimana ketentuan,” kata Firman Hamza.

Kata dia, teknis penilaian SKTT sudah disiapkan aplikasi dari Panselnas yakni akun Kemenristekdikti. Penguji dari BKPSDM dan Dinas Pendidikan yang memiliki kewenangan menilai tiap peserta.

Terkait nilai peserta dikurangi, kata dia, tidak ada istilah berkurang nilai CAT karena itu tetap sebagaimana adanya hanya mengenai mekanisme penilaianya sudah diatur oleh regulasi peraturan perundang-undangan.

Begitupun Kadis Pendidikan La Makiki juga menyatakan pelaksanaan seleksi CASN PPPK tenaga guru Busel 2023 sudah sesuai mekanisme. “Saya sama dengan Kepala BKPSDM tadi kami sudah melaksanakan penilaian sesuai mekanisme ketentuan peraturan yang berlaku, ” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang honorer mengaku pelaksanaan penilaian SKTT tak transparan. Tak pernah diumumkan ataupun diketahui kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaan penilaianya.

“Bapak kenal saya, nama saya siapa, ” imbuh salah seorang pelamar PPPK guru dalam forum RDP kepada Panselda.

“Bagaimana bapak bisa nilai saya kalau hanya mengisi aplikasi sesuai kriteria penilaian sementara bapak tidak kenal saya, ” timpalnya lagi.

Pelamar PPPK tenaga guru yang menyampaikan aspirasi di DPRD Busel juga menggugah hati nurani Ketua Panselda Ir La Ode Mpute yang sudah memasuki masa purnabakti 31 Desember 2023. Para peserta meminta dimasa purnabakti Sekda agar memberikan kado terbaik kepada generasi Busel.

“Bapak Ketua Panselda yang juga Pj Sekda Ir La Ode Mpute, Kepala BKPSDM dan Kadis Pendidikan tolong berikan kami kado terindah agar kami bisa kenang seumur hidup kami bisa kami ceritakan kepada anak cucu kami, ” imbuhnya.

Keluarga honorer guru yang merasa dirugikan juga menyampaikan aspirasinya terkait pro kontra mekanisme pelaksanaan konkrit penilaian SKTT.

Tenaga honorer guru bersama keluarga, mahasiswa dan aktivis pemerhati daerah menyampaikan aspirasinya di RDP bersama DPRD dan Panselda. FOTO BUTONEWS

“Dimana hati nurani bapak ibu dan keadilanya. Coba bayangkan bapak ibu, ada tetangga saya di kampung baru masuk magang belum setahun tiba-tiba lolos masuk dalam dapodik.  Memang dia pernah magang setelah itu berhenti. Bagaimana penilaianya itu kalau di SKTT. Mana keadilanya Bandingkan bagaimana bisa saya yang magang sudah 12 tahun aktif mengajar di kelas saya tidak lulus. Nilai ujian CAT saya lebih tinggi. Apa sebenarnya urgensi tujuan penilaian SKTT ini sehingga Pemkab Busel mengambilnya. Sedangkan daerah lain tidak, apa sebenarnya tujuannya ini SKTT, ” imbuhnya dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca.

Pelamar lain juga menyoroti kriteria penilaian SKTT diantaranya terkait kematangan moral dan spritual, kematangan emosional dan keteladanan.

“Bagaimana tolak ukurnya indikator penilaian para penguji yang menguji para peserta ini terkait kematangan moral dan spritual peserta. Bagaimana caranya bapak penguji nilai kematangan moral dan spiritual saya, ” imbuhnya.

Ketua Panselda maupun Sekretaris Panselda yakni Kepala BKPSDM Busel menyatakan tetap memeggang teguh sudah menjalankan mekanisme penilaian sesuai ketentuan.

Rapat berlangsung alot rapat yang digelar usai salat Jumat berakhir sekitar pukul 16.30 Wita. Adu argumentasi antara Panselda, honorer guru dan anggota DPRD berlangsung sengit. Panselda tetap pada keyakinannya melaksanakan penilaian seleksi CASN PPPK tenaga guru 2023 sudah sesuai ketentuan. Guru honorer yang merasa dirugikan tetap pada tuntutanya.

Menyikapi itu, anggota DPRD Busel H La Ode Ashadin menilai pro dan kontra seleksi CASN PPPK tenaga guru terkesan hanya debat kusir dalam forum itu. Akar persoalan polemik seleksi PPPK tenaga guru adalah adanya penilaian SKTT yang dilaksanakan penguji dari Panselda (BKPSDM dan Dinas Pendidikan) diduga tak transparan.

Ia menyarankan solusinya untuk memutuskan polemik ini harus ada dewan juri atau penengah dalam hal ini Panselnas (Panitia Seleksi Nasional) yakni BKN RI yang menilai apakah yang dilakukan Panselda sudah sesuai mekanisme.

“Harus ada juri yang menilai apakah sudah sesuai mekanisme. Saya menyarankan agar kita ke BKN RI. Agar polemik ini tidak berkepanjangan. Terserah nanti apakah pengumuman ini bisa ditinjau ulang atau bagaimana. Tapi prinsipnya harus ada penengah, agar penilaian SKTT itu ditinjau ulang, ” tegasnya.

Politisi Nasdem ini prihatin sebab, Kabupaten Busel sedang tidak baik-baik saja. Alasanya, mestinya Pemkab Busel sudah berkaca mengambil pelajaran pada kasus seleksi CASN 2019, 2020 dan 2021. Tahun 2019 ada peserta juga dirugikan ada sekitar 21 orang akibat sertifikat palsu. Setelah itu tahun 2021 40 orang diblacklist.

“Jangan lagi coreng nama baik daerah ini dengan hal remeh temeh seperti itu. Kita masih trauma tiap penerimaan CASN selalu ada prokontra. Mestinya kita sudah mengambil pelajaran tahun sebelumnya. Ini layak dievaluasi dimana moral kita sebagai anak daerah ini. Kita ini dijamin oleh negara untuk hidup layak di negeri ini, ” tegasnya.

Ia juga menilai mekanisme penilaian SKTT yang dilakukan Panselda subjektif. Bagaimana kalian bisa menguji kematangan moral dan spritual peserta. Sementara belum pernah ketemu dengan pesertanya. “Bagaimana penguji menilai peserta tingkat keimananya seseorang misalnya, ” ujarnya.

Para honorer guru yang merasa dirugikan meminta DPRD untuk membentuk pansus  dugaan kecurangan seleksi PPPK fungsional guru di Busel.

Meminta BKN RI untuk membatalkan hasil SKTT PPPK fungsional guru tahun 2023 yang ditetapkan Panselda.

Meminta kembalikan proses kelulusan peserta PPPK jabatan fungsional guru pada nilai ujian CAT yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negeri (BKN).

Meminta Panselnas membatalkan SKTT yang dilakukan Panselda. Dua pihak tetap kukuh dengan keputusan dan tuntutanya masing-masing.

Untuk mengakhiri polemik ini. DPRD Busel merekomendasikan polemik seleksi CASN PPPK jabatan fungsional guru 2023 yakni meminta BKN RI untuk meninjau kembali SKTT yang dilakukan Panselda Kabupaten Busel. Sebab dalam proses pelaksanaan penilaianya tidak dilakukan secara transparan dan diduga terjadi kecurangan.

Secara lembaga DPRD juga meminta BKN untuk mengembalikan proses kelulusan seleksi CASN PPPK jabatan fungsional guru berdasarkan hasil nilai ujian CAT yang ditetapkan BKN RI.

DPRD juga bersama honorer yang merasa dirugikan menindaklanjuti permasalahan itu akan berkonsultasi dengan BKN RI awal Januari 2024. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini