Seleksi PPPK Guru Busel Diduga tak Transparan, Kuasa Hukum Mengadu ke Panselnas Batalkan Pengumuman

0
1617

BUTONNEWS.COM: JAKARTA–Polemik seleksi CASN PPPK jabatan fungsional guru Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 berbuntut panjang. Kini polemik ini bergulir di panitia seleksi nasional (Panselnas).

Kuasa Hukum honorer guru yang merasa dirugikan Dedi Ferianto, SH menyatakan, secara resmi telah mengajukan surat keberatan dan pembatalan atas surat pengumuman akhir Panselda Kabupaten Buton Selatan Nomor: 18/PANSELDA-CASN/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada Kepala BKN RI selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kanreg IV BKN Makassar, Menpan RB dan Komisi ASN.

Menurutnya, penilaian SKTT sangat tidak transparan, syarat kecurangan dan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) oleh karena penilaian hanya berdasarkan subjektifas tim penilai yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas BKPSDM Pemerintah Buton Selatan tanpa indikator penilaian yang jelas dan objektif.

“Peserta yang mendapatkan nilai CAT terbaik berubah menjadi nilai SKTT terendah sedangkan peserta yang mendapatkan nilai CAT sangat rendah mendapatkan nilai SKTT tertinggi dan sempurna, ” imbuhnya.

Kata Dedi, peserta yang sudah mengabdi belasan tahun sebagai guru honorer tidak lulus. Sedangkan yang baru beberapa bulan dan satu tahun dinyatakan Lulus. Ini sangat aneh dan tidak manusiawi!

Ia juga menyatakan, selain itu Kepala BKPSDM Busel diduga memberikan informasi kelulusan kepada peserta berperingkat 50 dalam ujian CAT sebelum pengumuman resmi dilakukan. Tudingan lain ada juga oknum-oknum makelar yang meminta setoran 25-30 juta rupiah bagi peserta ingin di luluskan.

Oleh karenanya kami meminta SK pengumuman tersebut dan penilaian kelulusan berdasarkan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dibatalkan oleh Panselnas dan dikembalikan kepada penilaian hasil ujian CAT (Computer Assisted Test) lebih jujur, adil, objektif dan transparan, ” tegasnya dalam pers rilisnya.

Ia berharap dalam pelaksanaan pengadaan PPPK wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip kompetitif, adil, transparansi, bebas KKN dan pungutan liar. Sesuai ketentuan Pasal 38 Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023. Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah.

“Saya meminta aparat penegak hukum untuk masuk melakukan rangkaian penyelidikan terhadap dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK di Buton Selatan, ” harapnya. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini