Hindari Perpecahan dalam Pemilu

0
915

Oleh: La Ode Aswandi

(Ketua PPS Desa Bola)

Negara Indonesia tidak asing lagi dengan yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah suatu kebijakan negara yang menitik pada kedaulatan berupa hak yang berada di tangan warga negara. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah di atur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Indonesia telah menjadi salah-satu negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Demokrasi di Indonesia menjadi sangat kongkret dengan adanya sistem penyelengara pemilihan.

Negara Indonesia telah mentapkan sistem penyelenggara pemilihan sebagai sarana untuk memilih pemimpin baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Setelah amandemen ke IV UUD 1945 pada tahun 2002 pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) semula di pilih oleh Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) menjadi hak warga negara NKRI untuk menentukan presiden dan wakil presiden sehingga pilprespun di masukan dalam Pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota. Pemilihan umum yang di tahun 2024 ini akan menjadi pemilu yang ke 13 kali setelah melewati kurun sejara yang amat panjang.

Ketentuan Pemilu telah di atur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur sedemikian rangkaian dalam pemilu baik dari mekanisme, struktur, peserta pemilu, serta badan kepemiluan dll tentang pemilu.

Menjelang Pemilu 14 Februari 2024 masyarakat akan di perhadapkan dengan gejolak sosial politik yang begitu dinamis. Pasalnya dalam sikap masyarakat menentukan pilihan, indikasi politik akan begitu mendominasi di setiap kehidupan masyarakat baik dari sosial maupun budaya.

Hal tersebut cenderung mengakibatkan sebagian masyatakat akan terdogma oleh kepentingan politik sepihak yang dapat memunculkan konsekuensi dalam kehidupan sosial.

Pemilu di Indonesia yang berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) [pasal 2 UU No 7 tahun 2017] dan berpegang pada prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian, hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien [pasal 3 UU No 7 tahun 2017] menjadi suatu mekanisme yang kompleks dalam sistem pemilu di indonesia namun belum menjamin kesadaran masyarakan dalam berpolitik sehat di rana masyarakat.

Masyarakat yang termakan dogma politik akan fanatik terhadap segala bentuk gejolak sosial dengan tujuan kemenangan di momentum pemilu. Namun di satu sisi keadaan seperti itu akan mendatangkan konsekuensi setelah pemilu.

Terigat pasca setelah terselenggaranya Pemilu 17 April 2019 terjadi gerakan Aksi yang menuntut untuk penolakan hasil rekapitulasi pilpres pada pemilu 2019 oleh KPU RI yang menyatakan kemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang mengakibatkan kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 sehingga mengakibatkan banyak kerugian dan korban jiwa.

Selain itu konflik sosial juga terjadi di rana keluarga terkhusus dalam lingkup Desa/Kelurahan. Hilangnya harmoniasi dan munculnya permusuhan antar sesama warga yang salah-satu penyebab utamanya yaitu perbedaan pandangan politik di rana masyarakat.

Hal semacam ini perlu diantisipasi guna terealisasi kepentingan bangsa dan negara setelah terlaksananya pemilu. Apalagi Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa yang menjadi cita-cita dan harapan bangsa di masa mendatang.

Pemahaman tentang politik perlu di bangkitkan di rana masyarakat. Politik tidak hanya perlu di pandang sebagai media untuk mencapai tujuan kepentingan sekelompok orang tetapi politik harus betul-betul di pahami sebagai salah-satu pengetahuan bagaimana memahami ketatanegaraan dan sistem pemerintahan.

Oleh karena itu mari wujudkan kesadaran berpolitik sehat dengan mengikuti apa yang sudah diajarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 1945. Ingatlah bahwa demokrasi di indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan.

Setelah Pemilu yang melahirnya seorang pemimpin kedepan bukan hadir untuk kepengingan kelompok, kepentingan sebagian yang memilih mereka yang terpilih tapi lahirnya pemimpin kedepan hadir untuk kita semua untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI)

Menjadi masyarakat yang sehat dalam Pemilu dengan jangan golput menghindari adudomba, menolak politik uang, tidak ambisi dan mematuhi asas LUBER JURDIL dalam Pemilu maka kedamaiyan akan tercapai dalam kehidupan bermasyarakat.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini