PSU TPS 7 Katilombu, KPU Busel Jadwalkan Ulang

0
1170
Ketua KPU Busel Hastun

BUTONNEWS.COM : BATAUGA–Bawaslu Buton Selatan menerbitkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 7 Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Busel menjadwalkan PSU di TPS tersebut tanggal 21 Februari 2024. Namun akibat kendala pengadaan logistik. KPU Busel berencana menjadwalkan ulang PSU ditanggal 23 Februari 2024 nanti.

Ketua KPU Busel Hastun menjelaskan, jadwal semula yang sudah diplenokan KPU diagendakan PSU di TPS 7 Kelurahan Katilombu pada Rabu 21 Februari 2024. Namun karena ketersediaan surat suara yang dimintakan di KPU Provinsi belum ada. Akibat masih dalam proses perjalanan dari pihak penyedia logistik.

Kata mantan komisioner Bawaslu ini, kemungkinan pelaksanaan PSU tanggal 23 Februari 2024 ini. Untuk memastikan itu proses pelaksanaan pleno KPU dijadwalkan 20 Februari 2024.

“Kita plenokan ulang besok bersama teman-teman komisioner KPU Busel, kemungkinan tanggal 23 atau 24 Februari,” ujarnya ditemui di Kelurahan Katilombu, Senin (19/2/2024) malam.

Diakui penyebab PSU di TPS 7 Kelurahan Katilombu akibat salah seorang pemilih memiliki KTP Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Tidak terdaftar di DPT KPU Busel. Yang bersangkutan terdaftar di DPT Kecamatan Weda.

Jenis surat suara yang di PSU-kan adalah jejang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPR RI.

Sejauh ini lanjut dia, KPU Busel baru menerima satu TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk pelaksanaan PSU.

Lebih jauh ia menjelaskan, terkait potensi PSU di dua desa lain yakni Desa Bahari Dua, Kecamatan Sampolawa dan Desa Wacuala Kecamatan Batuatas pihaknya belum menerima rekomendasi Bawaslu.

Hanya saja, untuk salah satu TPS di Desa Bahari itu memang ada jumlah selisih antara jumlah pengguna surat suara dengan surat suara yang digunakan. Namun apakah itu memenuhi syarat untuk melaksanakan PSU. KPU masih menunggu kajian dari Bawaslu Busel.

Begitupun dengan persoalan yang ada di Desa Wacuala. Aduanya terkait itu merupakan ranah Bawaslu. Ia enggan berkomentar lebih jauh terkait itu. “Itu laporannya masuk ke Bawaslu. Tidak masuk ke KPU. Sehingga kami belum bisa berkomentar soal itu, ” jelasnya.

Dalam ketentuannya pelaksanaan PSU dijadwalkan 10 hari sejak pemungutan dan perhitungan surat suara atau batasnya hingga tanggal 24 Februari 2024. Jika terbit rekomendasi diluar jadwal itu pihaknya akan upayakan melaksanakan dengan seluruh persiapan yang ada. Kalaupun jika terbit rekomendasi diluar ketentuan peraturan berlaku maka pihaknya tidak bisa laksanakan.

Sebelumnya dikutip dari laman rubriksultra, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Selatan Baharuddin Lapuka menerima tiga aduan sengketa Pemilu 2024 lalu. Tiga aduan yakni salah satu TPS di Desa Bahari Dua, TPS 7 Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa. Dan TPS di Desa Wacuala Kecamatan Batuatas.

Baharudin La Puka menjelaskan sesuai aduan salah satu TPS di Bahari Dua ditemukan adanya selisih perhitungan antara jumlah yang menyalurkan hak pilih dengan hasil perhitungan pada formulir C1.

Bawaslu kata dia, untuk sementara melakukan kajian lapangan terkait aduan itu.Begitupun TPS di Desa Wacuala, Kecamatan Batuatas.

Sedangkan di TPS 7 Kelurahan Katilombu disimpulkan PSU. Karena ada salah seorang pemilih terdaftar sebagai pemilih di Maluku. Tidak memenuhi syarat sebagai DPTB karena tidak mengurus pindah memilih. Tapi pelakukanya, sebagai DPTB. (adm)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini