BPJS Ketenagakerjaan Bersama Pemkab Busel Optimalisasi Jaminan Sosial

0
188
BPJS Ketenagakerjaan bersama BPMDes gelar diskusi

BUTONNEWS. COM : BATAUGA–BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Ini untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 tahun 2021 mengenai optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur desa, perangkat BPD, dan masyarakat pekerja miskin di Kabupaten Buton Selatan.

Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara, Muhammad Abdurrohman Sholih mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Karena seluruh perangkat desa di Kabupaten Buton Selatan sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Buton selatan La Amirudin S.Pd.M.Si, mengatakan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini seluruhnya diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD). Tidak sepersenpun yang dipotong dari gaji.

“Jadi harapan saya, tahun 2024 bisa terdaftar seluruhnya termasuk perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat jaminan ketenagakerjaan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti program ini. Kan ini juga sudah diwajibkan dan tertuang dalam undang-undang dan turunannya sudah jelas, ” katanya.

La Amirudin sangat mendukung program BP Jamsostek ini. Mantan Kadis Kominfo ini berharap segera bisa direalisasikan segera mengingat risiko pekerjaan dapat terjadi dimanapun. Tidak tahu kapan datangnya, sehingga perlu ada jaminan ketenagakerjaan.

“Setidaknya saat resiko itu terjadi ada yang menjamin. Makanya apabila desa yang ada perubahan aparatur harap dapat segera melapor. Bukan apa-apa, ini penting untuk dilakukan update data juga pada sistem BP Jamsostek,” katanya.

Kepala BP Jamsostek Cabang Baubau, Bobby Harun juga mengapresiasi kepesertaan di Kabupaten Buton Selatan yang mencapai 100 persen pada 2023. Ia pun berharap pada 2024 ini bisa seluruhnya terdaftar termasuk perangkat BPD agar saat terjadi resiko bisa tercover.

Ia menuturkan, Perangkat Desa yang mengalami meninggal dunia akan mendapatkan santunan Rp 42 juta. Jika terjadi kecelakaan kerja akan dibantu biaya pengobatannya sampai sembuh dan bisa bekerja kembali. Sudah 3 keluarga perangkat desa yang meninggal di Buton Selatan yang menerima manfaat santunan jaminan kematian sebesar Rp 42 juta.

“Iuran diharapkan dapat dilakukan pada triwulan 1 ini agar saat terjadi resiko dapat langsung ditanggung,” katanya dalam diskusinya.

Kata dia, terkait kepesertaan kepala desa dan aparaturnya ini melekat pada jabatan. Jadi saat masa jabatan sudah habis dan digantikan dengan yang lainnya maka jaminan JKK dan JKM akan berpindah ke kepala desa atau aparatur yang baru.

“Terkait apabila terjadi resiko harap segera melapor ke kami,” tandasnya.(adm)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini